Jakarta [KMIT-Online] Komisi Pemilihan Umum diminta bertanggungjawab atas penurunan daftar pemilih tetap luar negeri (DPT LN) dalam Pemilu Presiden. Selain itu, KPU juga diminta bertanggungjawab atas hilangnya hak politik buruh migran Indonesia di luar negeri tersebut.

"KPU harus mengupayakan perbaikan DPT Pilpres untuk mengakomodasi hak pilih buruh migran Indonesia," kata Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah dalam siaran pers yang diterima Suara Merdeka CyberNews, Senin (1/6).

Seperti diketahui, dalam rapat pleno yang dilakukan oleh KPU pada 31 Mei lalu diketahui bahwa DPT dalam negeri pada Pilpres 2009 adalah 175.233.318 pemilih atau bertambah 5.443.723 pemilih dibanding dengan Pemilu Legislatif lalu. Dalam Pileg lalu, jumlah pemilih tercatat sebanyak 169.789.595 orang.

"Sedangkan DPT LN pada Pilpres 2009, hanya 1.137.738 pemilih atau mengalami penurunan sejumlah 338.105 pemilih. Padahal dalam Pileg, jumlah buruh migran yang tercatat dalam DPT mencapai 1.475.847 orang," ujarnya.

Menurut Anis, penurunan jumlah DPT LN untuk Pilpres 2009 menunjukkan kinerja KPU yang semakin buruk dan tidak berkualitas. Padahal pada pelaksanaan Pileg lalu, jumlah DPT LN sama sekali belum mencerminkan jumlah WNI yang ada di luar negeri.

"Semestinya pada DPT pada Pilpres 2009 meningkat, bukan justru menurun. Hal itu mengingat banyak buruh migran Indonesia yang tidak terdaftar dalam Pileg lalu, telah mendaftar ke PPLN negara setempat agar tercatat sebagai pemilih dalam Pilpres 2009," tukasnya.

Dia mencontohkan, di Singapura, daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pilpres justru mengalami peningkatan sebesar 9.538 pemilih. Sehingga, tak heran bila hal itu menimbulkan pertanyaan. "Penurunan DPT LN pada Pilpres 2009 semakin menunjukkan kuatnya pengabaian pemerintah dan penyelenggara pemilu terhadap pemenuhan hak politik buruh migran Indonesia," sesalnya.

Padahal, lanjutnya, hasil pantauan Migrant Care pada Pileg lalu menunjukkan bahwa antusiasme buruh migran Indonesia untuk berpartisipasi pada Pilpres sebenarnya lebih besar daripada Pileg kemarin. Hal itu mengingat pada Pileg kemarin, buruh migran Indonesia hanya bisa memilih caleg dari daerah pemilihan DKI II.

Anis juga mengatakan, UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wapres pasal 29 ayat 1 menyatakan, DPT Pileg dijadikan sebagai DPS Pilpres. Bila KPU taat pada aturan yang ada, imbuhnya, setidaknya DPT LN pada Pilpres jumlahnya sama dengan DPT pada Pileg.

"Untuk itu, KPU dan PPLN yang ada di negara-negara penerima buruh migran Indonesia harus mengupayakan dan mengintensifkan pendaftaran susulan bagi buruh migran Indonesia," tandasnya.

Selain itu, Migrant Care juga meminta Badan Pengawas Pemilu-khususnya Bawaslu luar negeri-mengintensifkan pengawasan terhadap kinerja PPLN. PPLN juga didesak agar melakukan perbaikan DPT LN pada Pilpres 2009. [www.bogor.net]